Connect with us
alterntif text

Nasional

Anggota DPR RI Dapil Sulbar Arwan Aras Pertanyakan Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) Gempa Sulbar Kepada Kepala BNPB

Published

on

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja gabungan bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Kepala BNPB Doni Monardo serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang mewakili Menteri Keuangan pada Selasa (16/03/21) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI. Pada rapat kerja tersebut sejumlah problem yang selama ini dibincang di Sulawesi Barat terkait penanganan masalah bencana kembali menguak.

H. Arwan M. Aras T, S.Kom selaku anggota DRR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat mengungkapkan beberapa fakta di lapangan seputar penanganan bencana gempa Sulbar. Arwan Aras menjelaskan bahwa pasca kunjungan Kepala BNPB dan Menteri Sosial ke Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 lalu, ternyata sejumlah problem kemudian bermunculan, termasuk tidak rapinya rantai koordinasi oleh petugas darurat kebencanaan dan kurang koordinasinya BNPB, Tim Kemensos dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat di lapangan.

Arwan Aras mengaku merasa bingung saat dirinya ingin melakukan komunikasi terkait penanganan bencana di Sulbar, sebab kebanyakan pihak-pihak yang ditemui tidak bisa mengambil kebijakan di masa-masa tanggap darurat bencana Sulbar.

“Saya selaku anggota DPR RI merasa bingung mau kemana, ke Kementerian Sosial berbeda, ke BNPB terutama di daerah seperti BPBD itu juga beda lagi, sehingga terkait dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana nanti perlu dijabarkan siapa yang bertanggungjawab di koordinasi dan siapa yang di teknis sehingga ke depan di daerah juga bisa satu persepsi,” ungkap Arwan Aras.

Tak hanya itu, Arwan Aras juga kembali melayangkan pertanyaan kepada Kepala BNPB terkait Rumah Sakit Lapangan (RSL) Mamuju serta proses penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk bencana Sulbar dari tiga Kabupaten yakni Mamuju, Mejene dan Mamasa, sebagai upaya memperjelas apakah memang dana tersebut sudah disalurkan atau belum.

“Tentang kebencanaan Sulawesi Barat RSL Mamuju terus DTH Kabupaten Mamuju, DTH Kabupaten Majene, DTH Kabupaten Mamasa dan gempa Sulbar D3, apa Dana Siap Pakai (DSP) ini sudah terpakai atau belum, jika sudah terpakai saya mohon perinciannya sebagai bagian dari fungsi pengawasan dari kami Anggota DPR RI,” terang Arwan Aras.

Menjawab hal tersebut, Kepala BNPB Doni Munardo memberi penjelasan bahwa BNPB telah mengalokasikan Dana Tunggu Hunian tersebut di Kabupaten Mamuju selama 3 bulan.

alterntif text

“Untuk DTH Mamuju sudah disalurkan selama periode untuk 3 bulan, sebesar per keluarga itu adalah Rp. 500 ribu rupiah, DTH ini penting karena kami berharap masyarakat ini jangan terlalu lama di pengungsian,” jelas Doni Munardo.

Dihubungi setelah rapat tersebut, lebih jauh Arwan Aras mengungkapkan bahwa dari penjelasan Kepala BNPB Doni Munardo sudah jelas bahwa Dana Tunggu Hunian (DTH) Kabupaten Mamuju, itu sudah disalurkan selama 3 bulan ke depan sejumlah Rp. 500.000 per keluarga.

Menjawab pertanyaan soal harapannya untuk proses penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para penyintas gempa di Sulbar, secara tegas Arwan Aras menjelaskan bahwa sejak terjadinya bencana dirinya selalu mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar penyintas bencana.

“Termasuk juga bantuan-bantuan dari pihak swasta atau organisasi, agar diatur sebaik mungkin sehingga tersalur dengan baik, prosesnya dilakukan secara terbuka agar semua jelas,” imbuh Arwan Aras.

Atas tidak jelasnya informasi yang ada di Daerah mengenai penggunaan DTH tersebut, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Sulbar ini mengaku memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kepala BNPB.

“Sementara untuk DTH ini, sejak awal saya terus mencari informasi melalui media, juga ke pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk Pemerintah Daerah, hanya saja tidak ada informasi yang jelas dan tidak ada informasi yang akurat di Daerah mengenai dana tersebut,” papar Arwan Aras.

Bantuan lainnya dari pemerintah pusat untuk korban gempa Sulbar yang lainnya adalah santunan dana ahli waris dari Kemenso. Arwan Aras berharap dana bantuan dari pemerintah segera sampai ke penerima dan jangan ditunda-tunda.

“Saya tidak mau ditunda-tunda karena dengan alasan yang tidak penting, sehingga sebaiknya pemerintah daerah juga segera menyalurkan Dana Tunggu Hunian itu,” tegas Arwan Aras.

Hal yang juga tak kalah penting adalah Kepala BNPB Doni Munardo juga meminta verifikasi dan validasi pendataan untuk Rumah Rusak Ringan, Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Berat di percepat, agar BNPB segera mengajukan permintaan dana ke Kementerian Keuangan.

“Informasi itujuga perlu dicermati, karena menurut saya, sampai hari ini saya tidak tahu pendataan rumah rusak itu sudah sampai dimana,” simpul Arwan Aras. *Ndi

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Advertisement
alterntif text
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini

Politik3 jam ago

Partai Demokrat Sidrap Gelar Konsolidasi, Dihadiri Langsung Andi Nurpati

SIDRAP — Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati hadir di Kabupaten Sidrap, Sabtu malam...

Nasional18 jam ago

Menkes Bertemu Menlu Inggris, Sepakat Perkuat Kerjasama Kesehatan

JAKARTA — Dalam rangka memperkuat upaya penanganan pandemi COVID-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Menteri Luar...

Regional19 jam ago

Teken MoU Dengan STP Unhas, Dollah Mando: Peluang Mengembangkan Inovasi

SIDRAP–Bupati Sidrap H Dollah Mando didampingi Kepala Bappelitbangda, Andi Muhammad Arsjad menghadiri peresmian Science Techno Park (STP) Universitas Hasanuddin di...

Regional2 hari ago

Jelang Musda XV, KNPI Parepare Gelar Rapimda

PAREPARE — Musda XV KNPI Parepare segera bergulir. Kini organisasi wadah berhimpun OKP itu melangsungkan rapat pimpinan daerah (Rapimda) di...

Pendidikan & Kebudayaan2 hari ago

Sidrap Terima Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling Dari Perpusnas

SIDRAP–Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mendapat bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan secara...

Regional2 hari ago

Lawan Korupsi, Wabup Asman Minta Seluruh OPD Serius Benahi 8 Area Intervensi MCP

ENREKANG — Wakil Bupati Enrekang Asman SE meminta seluruh OPD, serius membenahi 8 aspek yang menjadi area intervensi Monitoring Control...

Regional2 hari ago

Kapolda Sulsel dan Bupati Enrekang Letakkan Batu Pertama Gedung Wicaksana Laghawa

ENREKANG — Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs. H. Merdisyam, M.Si dan Bupati Enrekang Muslimin Bando meletakkan batu pertama pembangunan gedung...

Regional2 hari ago

Gerakan Pengendalian Hama Tikus Pra Tanam Tingkat Kelurahan

SIDRAP— Puluhan petani bersama Pemerintah Kelurahan Pajalele Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan gerakan pengendalian hama tikus pra tanam. Gerakan pengendalian hama...

Regional2 hari ago

Sidrap Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

SIDRAP–Kabupaten Sidrap terpilih sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulsel yang menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021. Penghargaan diterima...

Regional2 hari ago

Sosialisasi Perbup 32 Tahun 2020, Mendorong Tanggung Jawab Sosial Atasi Covid-19

SIDRAP–Upaya peningkatan partisipasi dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19, terus dilakukan di Kabupaten Sidrap. Beragam program dan...

Facebook

Terpopuler