Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Kasus Dinkes Parepare Tidak Masuk dalam Daftar Temuan, Ada Apa dengan BPK ?

Published

on

Gedung BPK RI (foto: pengadaan.web.id)

* Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Kinerja Auditor

PAREPARE — Kasus raibnya dana di Dinas Kesehatan Kota Parepare, ternyata tidak masuk dalam daftar temuan BPK. Hal itu diungkapkan aktivis antikorupsi Rudy Najamuddin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini mengakibatkan honor puluhan petugas Call Center 112 tidak terbayar, listrik kantor Dinkes menunggak dan sempat disegel, bahkan diduga Dinkes masih berutang di Hotel Kenari Bukit Indah.

“Kami mendapat data ada 12 temuan BPK pada LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, red) tahun ini. Yang mengherankan, tidak ada kasus dana Dinkes diantara temuan ini,” kata Rudy, Minggu (5/5).

Padahal, kata Rudy, jumlah kerugian negara pada kasus ini terhitung besar. Hasil Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) menemukan kerugian negara Rp2,3 miliar. Bahkan saat eks Kadis Kesehatan Dr Yamin melakukan klarifkasi di BPK, kerugian membengkak hingga Rp6,7 miliar.

“Kenapa BPK tidak menjadikan ini temuan? Kami menduga ada permainan antara auditor dengan pemkot,” kritik legislator PPP terpilih ini.

Rudy membandingkan hal ini dengan kasus Perusda Pares Bandar Madani (PBM) pada era Walikota Zain Katoe. Saat itu, kerugian negara yang timbul ‘hanya’ Rp1,5 miliar namun masuk dalam daftar temuan BPK, yang ujungnya membuat Parepare gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Gabungan LSM akan audiens ke BPK untuk mempertanyakan kinerja auditor yang ditugaskan di Parepare. Aparat penegak hukum harus mengusut jika memang ada indikasi ada permainan auditor,” urai Rudy.

Dia berpendapat, kesalahan kinerja auditor di daerah (baik disengaja maupun tidak) juga berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Pasalnya, daerah tersebut meraih WTP dan diberikan reward Dana Insentif Daerah (DID) Rp28 miliar, padahal tidak berhak menerimanya. “Jadi jika Pemda meraih WTP lewat cara-cara tidak benar, dan kemudian mendapat DID, ini jelas kerugian negara,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dana Dinkes yang raib itu diduga dialihkan ke oknum pejabat tertentu. Ada empat oknum yang disebut menerima aliran dana Dinkes ini, masing-masing J, Z, A, dan D/N dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp2 miliar. (ris)

alterntif text

Terkini

Regional2 hours ago

USAI DILANTIK KEMARIN, KNPI KECAMATAN MARITENGNGAE AUDIENSI DENGAN CAMAT MARITENGNGAE

Ganggawa.Sidrap- Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maritengngae, Soehardi Usman Bersilaturahmi dan audiensi dengan Kepala Camat...

Regional5 hours ago

Mahmud Yusuf Mewakili Pemda Serahkan RAPBD-P 2019

  Ganggawa.Sidrap- Pemerintah Kabupaten Sidrap menyerahkan Raperda APBD Perubahan Tahun 2019 dalam rapat paripurna, Rabu (17/7/2019) di Gedung DPRD Sidrap....

Pendidikan1 day ago

Penyegaran; Pemkab Sidrap Serahkan SK Penugasan Lingkup Dinas Pendidikan

Ganggawa.Sidrap– Pemerintah Kabupaten Sidrap menyerahkan Surat Keputusan penugasan kepada pejabat Kepala TK, UPT SD dan UPT SMP lingkup Dinas Pendidikan...

Nasional3 days ago

Bupati Sidrap Hadiri Tudang Sipulung Ke III KEBUGIS

Ganggawa.Jakarta- Kerukunan Keluarga Bugis (Kebugis) Sidrap, mengadakan Tudang Sipulung III, Ahad (14/7/2019) di Gedung Serbaguna Kementerian Agama RI, Jl M...

Pendidikan4 days ago

POSKI II Resmi Ditutup, STAI DDI Sidrap Juara Umum

POSKI DI SIDRAP RESMI DITUTUP Pekan Olahraga, Seni dan Kegiatan Ilmiah (POSKI) II Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Kopertais...

Regional4 days ago

Andi Faisal Ranggong Harapkan Partisipasi KNPI Dalam Pembangunan Sidrap

SIDRAP — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sidrap menggelar Rapat Kerja Daerah Tahun 2019, Sabtu...

Regional5 days ago

Ketua Sebelumnya Dicopot, Ini Pjs HMI Komisariat STAI DDI Sidrap

SIDRAP — Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sidrap menggelar rapat harian di sekretariat PC HMI di Jalan Jenderal Ahmad...

Opini1 week ago

Opini : Penguatan Moderasi Beragama

Penulis : Rumadi Ahmad (Ketua Lakpesdam PBNU; Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) (Opini Harian Kompas, 8 Juli 2019) Moderasi...

Opini1 week ago

Opini : Pakar

Penulis : Alissa Wahid (Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian) (Udar Rasa – Harian Kompas, 7 Juli 2019) Beberapa tahun terakhir ini,...

Regional1 week ago

RS Arifin Nu’mang Segera Layani Kembali Pasien BPJS

SIDRAP — Tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), melakukan survei akreditasi dan verifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin...

Facebook

Terpopuler